Surabaya - Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi momentum kritik bagi GMNI Jawa Timur terhadap arah kebijakan pemerintah. 

Ketua DPD GMNI Jatim, Hendra Prayogi, menilai negara keliru dalam menentukan skala prioritas dengan menggencarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara persoalan mendasar pendidikan belum terselesaikan.

Hendra menegaskan, konstitusi melalui UUD 1945 Pasal 31 secara jelas mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Bahkan, amanat alokasi minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan dalam APBN dan APBD dinilai belum sepenuhnya berdampak pada akses pendidikan gratis yang nyata di lapangan.

Baca Lainnya :

• Aktivitas Galian C Dekat Asta Tinggi Tuai Sorotan Paguyuban Potra-Potre Madura: Kesakralan Rusak! 0
• PMII UNIBA Madura Tantang Disbudporapar Tindak Tegas News Year Party Tak Berizin0
• DPD GMNI Jatim Buka Rapimda di Ngawi, Tekankan Regenerasi Kader dan Penguatan Nasionalisme0
• Benefit Beasiswa: HIMAKSI UNIBA Madura Tantang Pelajar Akuntansi Se-Madura Di Lomba SBAC 20250
• Pengurus PMII UNIBA Dilantik, Rektor: UNIBA Besar karena PMII0

“Negara sudah punya mandat konstitusi yang tegas. Tapi realitasnya, biaya pendidikan masih menjadi beban rakyat. Ini ironi ketika negara justru lebih agresif mendorong program makan bergizi gratis,” ujar Hendra, Sabtu, (2/5/2026).

Ia menyoroti bahwa berbagai pungutan di sekolah, mulai dari biaya seragam, buku, hingga iuran lain, masih kerap terjadi. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan semangat program Wajib Belajar 12 Tahun yang seharusnya menjamin akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi.

Lebih jauh, Hendra mengingatkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia juga masih tertinggal secara global. Ia merujuk pada hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menempatkan kemampuan literasi dan numerasi pelajar Indonesia di bawah rata-rata negara-negara OECD.

“Masalah kita bukan hanya soal gizi, tapi juga krisis kualitas pendidikan. Kalau anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, program MBG hanya akan menjadi solusi parsial yang tidak menyentuh akar persoalan,” tegasnya.

GMNI Jawa Timur menilai, program MBG memang penting dalam konteks penanganan stunting dan kesehatan anak, namun tidak boleh menggeser prioritas utama negara dalam memenuhi hak dasar pendidikan. Hendra menekankan, tanpa pendidikan yang gratis dan berkualitas, upaya menciptakan generasi unggul akan sulit tercapai.

Ia juga mengkritisi potensi pemborosan anggaran jika program MBG tidak diiringi dengan pembenahan sistem pendidikan. Menurutnya, negara harus memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.

“Pendidikan adalah investasi peradaban. Memberi makan itu penting, tapi mencerdaskan adalah kewajiban utama negara. Jangan sampai kebijakan populis mengorbankan agenda strategis bangsa,” ujarnya.

Dalam momentum Hardiknas ini, GMNI Jatim mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan nasional, mulai dari penghapusan biaya pendidikan, pemerataan kualitas sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan guru.

“Kalau negara serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka jawabannya jelas: pastikan pendidikan gratis dulu. Setelah itu, program pendukung seperti MBG akan menemukan relevansinya,” pungkas Hendra. (Adm)