Sumenep - Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memilih bungkam terkait dugaan pendistribusian menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi di SDN Lebeng Barat II, Desa Lebeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kamis (16/4/2026).

Hingga Sabtu (18/4/2026), Korwil SPPG Sumenep, Moh. Kholilur Rahman Hidayatullah, belum memberikan tanggapan meski telah berulang kali dikonfirmasi oleh media ini melalui sambungan WhatsApp. Panggilan telepon masuk terlihat berdering, sementara pesan yang dikirim juga telah terbaca, namun tidak mendapat respons.

Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan program MBG di wilayah Sumenep, Korwil SPPG memiliki peran penting dalam memastikan kualitas makanan, mulai dari standar menu, harga bahan baku, hingga penanganan jika ditemukan dugaan pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) di dapur MBG.

Baca Lainnya :

• MBG Ditolak Sekolah, SDN Lebeng Barat II Khawatirkan Kesehatan Siswa0
• Antara Fakta dan Sensasi, Racikan Narasi di Dapur MBG0
• RSUD Sumenep Buka Rekrutmen Pegawai BLUD Non-ASN 2026, Gratis Tanpa Pungutan0
• Cetak Generasi Tangguh, Sumenep Gelar Kejuaraan Armwrestling Pelajar0
• Ketua DPD GMNI Jatim Soroti Prioritas, Pendidikan dan Kesehatan Gratis Didahulukan0

Sebelumnya, pihak SDN Lebeng Barat II secara tegas menolak distribusi makanan dari program MBG pada hari yang sama. Penolakan tersebut dilakukan setelah pihak sekolah menemukan kondisi makanan yang diduga sudah basi dan berbau tidak sedap.

Kepala Sekolah SDN Lebeng Barat II dalam pesan yang beredar di grup WhatsApp menyampaikan kekhawatiran atas kondisi makanan tersebut.

"Assalamu'alaikum, saya Kepala Sekolah SDN Lebeng Barat II akan mengembalikan MBG hari ini tanggal 16 April 2026, dikarenakan semua nuggetnya basi/berbau anyir. Semua guru sepakat tidak akan memberikan MBG ini, takut siswa sakit perut. Mohon tindak lanjutnya dari kepala dapur MBG," tulisnya.

Keputusan tersebut diambil demi menghindari risiko gangguan kesehatan pada siswa apabila makanan tetap dikonsumsi.

Kasus ini memunculkan pertanyaan terkait pengawasan dan kualitas distribusi program MBG di daerah, khususnya dalam menjamin keamanan pangan bagi para pelajar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut. (Adm)