Sumenep, Angkasatunews.com – Forum Mahasiswa Kangayan (FORMAKA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari rangkaian pelantikan pengurus baru periode 2025–2026 pada Minggu (011/05/2025).

Pelantikan yang mengangkat tema “Fasilitas Krisis, Rakyat Kepulauan Menangis: Pemerintah Kemana?”, menjadi ajang evaluasi dan seruan keras terhadap ketimpangan pembangunan yang terus membelit wilayah kepulauan Sumenep.

FGD yang berlangsung di Bappeda Sumenep tersebut, sebelumnya mengundang 7 anggota DPRD Sumenep dari Dapil VII. Namun, yang turut hadir hanya dua anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Kepulauan: Syamsul Bahri (Komisi IV) dan Wahyudi (Wakil Ketua Komisi III). 

Baca Lainnya :

• Tantangan Terbuka Bagi DPRD Kab. Sumenep Dapil VIII, Ketum FORMAKA Beberkan Fakta Ini! 0
• Konfercab PMII Sumenep Abaikan LPJ Ketua, Zaki Terpilih Mejadi Ketum PC PMII Sumenep0
• Audiensi FKP ke Kapolres Baru Sumenep, Bicara Soal Galian C Ilegal Hingga Peredaran Narkoba0
• Ketua DPRD Suemenep Menolak Surat Rekomendasi Komisi III Soal Tambang Galian C Ilegal0
• Program Upland Bawang Merah: Ketum BIDIK Warning DKPP Sumenep! 0

Ketua FORMAKA, Rifky Qalib Mustafa, menegaskan bahwa persoalan krusial seperti rusaknya infrastruktur jalan, keterbatasan layanan pendidikan dan kesehatan, serta minimnya akses transportasi dan jaringan komunikasi, telah berlangsung terlalu lama tanpa solusi nyata. Ia juga menyoroti penarikan kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp20 miliar yang semula dialokasikan untuk pembangunan jalan poros Pabian Kangayan.

“Kini hanya tersisa Rp4 miliar dari APBD. Ini sangat jauh dari kebutuhan riil masyarakat,” tegas Rifky.

Dalam idang pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut. FORMAKA menyoroti rendahnya kehadiran guru di wilayah tugas dan kondisi sarana belajar yang minim.

“Kami mendesak adanya sistem penempatan tenaga pendidik yang adil dan berpihak pada wilayah kepulauan,” ujar Rifky.

Melalui forum ini, FORMAKA menyatakan komitmennya untuk tidak sekadar bersuara, tetapi juga mengawal secara aktif setiap kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat kepulauan.

“Kepulauan bukan hanya titik di peta. Ia adalah rumah bagi ribuan orang yang berhak atas pembangunan yang adil dan berkeadilan,” tutup Rifky. *(Adit)