Sumenep, Angkasatunews.com — Hingga akhir Mei 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batuputih, Kangayan, Sumenep belum juga disahkan.

Dalam rapat bersama pada Selasa, (27/05) malam, masyarakat Batuputih kecamatan Kangayan merasa resah dengan Penjabat (PJ) Kepala Desa Batuputih yang dianggap gagal menjalankan tugas secara efektif. 

Mereka juga berpendapat keterlambatan penetapan APBDes berdampak pada tersendatnya program pembangunan dan layanan publik desa. Sejumlah kebutuhan dasar warga, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi, ikut terhambat.

Baca Lainnya :

• Kinerja Satpol PP Sumenep Disorot, BMPS Ajukan Tiga Tuntutan Strategis Ini0
• Memudarnya Api Idealisme Mahasiswa: Antara Tuntutan Realita dan Krisis Peran0
• Skandal Kredit Macet Bank Jatim Sumenep, PAK-S: Elit Politik Dan Pengusaha Lokal Diduga Terlibat0
• Hari Ini, Kejati Jawa Timur Periksa 100 Orang Terkait BSPS Sumenep0
• Dulu Mendukung, Kini Menyesal: AMS Gelar Demonstrasi 100 Hari Kinerja Fauzi-Imam0

Selain itu, warga menyoroti kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan desa. Mereka menilai tata kelola pemerintahan desa saat ini jauh dari prinsip akuntabilitas dan demokrasi.

Sebagai respons, masyarakat Desa Batuputih, Kangayan berencana mengajukan permintaan resmi kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, untuk segera mengevaluasi kinerja PJ Kepala Desa Batuputih, dan jika perlu mengambil langkah tegas untuk menggantinya. 

Tak hanya itu, mahasiswa asal Batuputih yang berdomisili di Kota Sumenep juga akan berencana mengagendakan audiensi dengan Bupati Sumenep.

“Bupati harus turun tangan. Ini demi keberlangsungan pembangunan desa kami,” tegas Andianto, salah satu mahasiswa Desa Batuputih, Kangayan, Selasa (27/05/2025). 

Masyarakat berharap desakan ini menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan menyeluruh di tingkat desa demi menjamin kelancaran pembangunan dan keadilan bagi masyarakat Batuputih.