Sumenep, Angkasatunews.com — Barisan Mahasiswa Peduli Sumenep (BMPS) mengajukan tiga tuntutan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep dalam audiensi yang berlangsung di kantor setempat pada Senin (26/05/2025).

Mereka menilai kinerja Satpol PP Sumenep selama ini kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam tuntutannya, BSPS menyodorkan sejumlah tiga persoalan yang selama ini dinilai kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Pertama, evaluasi kinerja Satpol PP selaku penegak Perda dan Perkada. Kedua, lemahnya tugas SatpolPP dalam ranah ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Dan terakhir, meminta agar Satpol PP berada di setiap kecamatan guna mengefektifkas kinerjanya.

Baca Lainnya :

• Memudarnya Api Idealisme Mahasiswa: Antara Tuntutan Realita dan Krisis Peran0
• Skandal Kredit Macet Bank Jatim Sumenep, PAK-S: Elit Politik Dan Pengusaha Lokal Diduga Terlibat0
• Hari Ini, Kejati Jawa Timur Periksa 100 Orang Terkait BSPS Sumenep0
• Dulu Mendukung, Kini Menyesal: AMS Gelar Demonstrasi 100 Hari Kinerja Fauzi-Imam0
• Dari Gong Keramaian: Manding Distrik Festifal 2025 Resmi Dibuka0

Koordinator BMPS Moh.shofiyuddin menyuarakan keresahan publik terkait penertiban umum yang dianggap dibiarkan berlarut-larut oleh penegak hukum di tingkat lokal.

“Salah satu sorotanya adalah bagaimana satpol pp ini bisa ikut berpartisipasi dalam menertibkan halayak umum, salah satu contohnya balap liar yang memang setiap malam minggu ini hanya Satlantas, maka kemudian dirasa perlu Satuan Polisi Pamong Praja ini ikut dalam patroli tersebut selaku penegak Perda dan Perkada. Hal ini juga di atur di peraturan bupati (PERBUB) BAB III tugas dan fungsi dalam pasal 4”ujar shofi.

Selain itu, Shofi juga menyoroti di berbagai kecamatan dan di berbagai titik di Kabupaten Sumenep yang ia rasa sangat membutuhkan kehadiran satpol pp.

Menurut dia, selama ini aparat Satpol PP hanya terfokus terhadap daerah Kota, sementara di berbagai titik di Kabupaten Sumenep seperti pelabuhan Kalianget perlu adanya satuan polisi pamong praja yang bekerjamasama dengan dinas perhubungan (DISHUB)dan pihak pelabuhan.

“Mumpung masih belum terlambat,kami ingin memberikan gambaran nyata kondisi lapangan. Kami berharap ini menjadi momentum untuk membenahi kinerja satuan polisi pamong praja dan penegakan hukum di Sumenep,” Ungkap Shofi.

Menanggapi aspirasi tersebut, kepala dinas satuan polisi pamong praja, Wahyu Setiawan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti tiga tuntutan BMPS.

Ia berjanji akan mengoptimalkan dan merealisasikan apa yang menjadi saran teman teman BMPS terhadap kami,namun beliau meminta waktu hingga gurun waktu yang di tentukan untuk menunjukkan hasil konkret.

“Selain itu beliau menyampaikan bahwasanya kekurangan SDM dan kekurangan Anggaran ini juga menjadi kendala di satuan polisi pamong praja,pungkasnya “

“Kasus seperti ini sudah ada beberapa yang di tangani salah satu contohnya dengan bentukan linmas di berbagai desa. Karena itu, dukungan dari masyarakat juga sangat kami butuhkan,” ujarnya.

Adapun tiga poin tuntutan yang disampaikan BMPS dan disetujui oleh Satuan Polisi Pamonh Praja KAB Sumenep meliputi:

1. Evaluasi kinerja Satpol PP.

2. Penegakan perda (peraturan daerah) lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

3. meminta agar satpol pp berada di setiap kecamatan guna mengefektifkan kinerjanya.