SUMENEP, Angkasatunewes.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sepanjang 2025, berbagai program strategis lintas sektor yang dijalankan Pemkab berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep mencatat, tingkat kemiskinan pada 2025 turun menjadi 17,02 persen atau sekitar 188,48 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan 2024 yang berada pada angka 17,78 persen atau sekitar 196,42 ribu jiwa.

Baca Lainnya :

• IKLI 2024: Infrastruktur Sumenep Raih Nilai 82,41, Masuk Kategori Baik0
• Pertumbuhan Ekonomi Sumenep 2025 Lampaui Target RPJMD Bappeda Pastikan Tren Positif Ekonomi Sumenep 0
• Rakyat Sumenep Menjerit Harga Pupuk Mahal di Luar HET, Jong Sumekar Minta Pemerintah Bertindak0
• Krisis Air Tak Kunjung Selesai, Warga Ancam Turun ke Jalan Jika PDAM Diam0
• CIPAYUNG PLUS JATIM TOLAK GELAR PAHLAWAN UNTUK SOEHARTO, SEBUT CEDERAI KEADILAN SEJARAH0

Penurunan tersebut tidak lepas dari penerapan tiga jurus utama penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Pengurangan beban pengeluaran dilakukan melalui bantuan sosial, jaminan kesehatan melalui UHC dan BPJS, intervensi gizi bagi balita stunting, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih, sanitasi berbasis masyarakat, hingga subsidi transportasi bagi wilayah kepulauan.

Upaya peningkatan pendapatan masyarakat didorong melalui pengembangan pertanian dan perikanan, pelatihan kerja dan wirausaha, job fair, program padat karya, serta fasilitasi permodalan seperti KUR dan pembiayaan usaha lainnya.

Sementara itu, pengurangan kantong-kantong kemiskinan difokuskan pada pembangunan wilayah tertinggal, optimalisasi Dana Desa untuk usaha produktif, peningkatan infrastruktur dasar, pemerataan akses air bersih, serta perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan.

Pemkab Sumenep juga memperkuat langkah strategis melalui kebijakan alokasi 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Melalui BUMDes, desa-desa mengembangkan berbagai usaha produktif yang mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Selain itu, Bappeda Sumenep telah merampungkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan program seluruh perangkat daerah. Dokumen ini mengusung pendekatan multidimensi yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, air bersih, ekonomi, hingga layanan dasar lainnya.

Pemkab Sumenep kini juga menyiapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan intervensi program berjalan tepat sasaran dan mudah dipantau.

Dengan penguatan kebijakan, pembaruan data, serta kolaborasi bersama desa dan masyarakat, pemerintah daerah optimistis tren penurunan kemiskinan di Sumenep akan terus berlanjut dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.(Adm)