SUMENEP, angkasatunews.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kembali merilis hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Tahun 2024. Dari evaluasi tersebut, layanan infrastruktur di Kabupaten Sumenep mencatatkan nilai 82,41 dengan kategori “Baik”.

Capaian itu menunjukkan bahwa masyarakat menilai infrastruktur di Sumenep telah memberikan manfaat yang cukup optimal dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., menyampaikan bahwa IKLI merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas layanan infrastruktur dari perspektif masyarakat.

Baca Lainnya :

• Pertumbuhan Ekonomi Sumenep 2025 Lampaui Target RPJMD Bappeda Pastikan Tren Positif Ekonomi Sumenep 0
• Rakyat Sumenep Menjerit Harga Pupuk Mahal di Luar HET, Jong Sumekar Minta Pemerintah Bertindak0
• Krisis Air Tak Kunjung Selesai, Warga Ancam Turun ke Jalan Jika PDAM Diam0
• CIPAYUNG PLUS JATIM TOLAK GELAR PAHLAWAN UNTUK SOEHARTO, SEBUT CEDERAI KEADILAN SEJARAH0
• Roni Ardianto, Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Adalah Upaya Pemutihan Dosa Politik Orba0

“Pengukuran IKLI menjadi alat evaluasi yang penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan infrastruktur kita memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Arif menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penilaian IKLI meliputi berbagai jenis layanan infrastruktur tanpa membedakan sumber anggaran. Mulai dari jalan dan jembatan, transportasi darat–laut–udara, jaringan air bersih, sanitasi, irigasi, ruang publik, hingga pengelolaan sampah. Survei menilai aspek ketersediaan layanan, kondisi fisik, kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan, serta kontribusinya terhadap perekonomian.

Pelaksanaan IKLI mengacu pada sejumlah regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik, serta Permendagri mengenai Standar Pelayanan Minimal. Dengan demikian, proses evaluasi dapat berjalan objektif dan dapat menjadi tolok ukur pembangunan daerah.

Meski memperoleh kategori “Baik”, Pemkab Sumenep memastikan masih akan terus menggenjot kualitas dan pemerataan pembangunan.

“Kami bersyukur atas hasil yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur di Kabupaten Sumenep. Namun kami tetap berkomitmen meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Pemkab Sumenep menegaskan hasil IKLI 2024 akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, adaptif, dan berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adm)