Di tengah situasi ekonomi yang semakin menekan, para petani di Sumenep justru harus menghadapi satu lagi kenyataan pahit, harga pupuk yang melambung tinggi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi ini bukan sekadar keluhan kecil, ini adalah jeritan yang menggema dari desa ke desa, dari ladang ke ladang. Pupuk adalah napas utama bagi petani, dan ketika napas itu dipatok seenaknya oleh oknum dan pasar gelap, maka masa depan pangan daerah benar-benar terancam.

Di banyak kecamatan, petani mengeluhkan harga pupuk subsidi yang seharusnya menjadi penyelamat, malah menjadi mimpi buruk. Di tangan oknum distributor nakal, pupuk menjadi komoditas yang diperjualbelikan tanpa kontrol. Kenaikan harga bukan hanya tak masuk akal, tapi juga menyalahi aturan negara. Jika HET sudah ditentukan, mengapa pemerintah seolah tidak mampu menegakkan aturan itu di lapangan?

Jong Sumekar menilai bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan klasik: “kewenangan terbatas” atau “sedang kami kaji.” Rakyat butuh aksi nyata, bukan rapat tanpa hasil. Jika pupuk bisa terus melambung di luar HET, berarti ada rantai distribusi yang bocor, ada pengawasan yang lemah, ada kepentingan tertentu yang membiarkan rakyat sengsara.

Baca Lainnya :

• Krisis Air Tak Kunjung Selesai, Warga Ancam Turun ke Jalan Jika PDAM Diam0
• CIPAYUNG PLUS JATIM TOLAK GELAR PAHLAWAN UNTUK SOEHARTO, SEBUT CEDERAI KEADILAN SEJARAH0
• Roni Ardianto, Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Adalah Upaya Pemutihan Dosa Politik Orba0
• FAM Desak Dinas Sosial Tandai Rumah Penerima Bansos, Soroti Kemiskinan Sumenep0
• Puskesmas Pamolokan Luncurkan Inovasi PELITA: Terangi Langkah Ibu Menuju Persalinan Sehat dan Bahagi0

Lebih menyakitkan lagi, persoalan pupuk ini bukan perkara baru. Sudah bertahun-tahun petani di Sumenep bergulat dengan kelangkaan, permainan harga, hingga praktik penimbunan. Namun entah mengapa, skema pengawasan masih seperti sandiwara yang tak berkesudahan.

Jong Sumekar menegaskan:

1. Pemkab Sumenep harus turun tangan langsung, bukan hanya mengeluarkan imbauan.

2. Lakukan audit total terhadap distributor dan kios-kios resmi.

3. Bongkar praktik mafia pupuk, siapa pun aktornya.

4. Pastikan pupuk subsidi tepat sasaran, tepat harga, dan tepat distribusi.

Rakyat sudah muak dengan formalitas tanpa keberpihakan. Para petani adalah tulang punggung ekonomi Sumenep—jika mereka dibiarkan tercekik oleh harga pupuk yang tidak manusiawi, maka pemerintah sedang membiarkan runtuhnya sendi-sendi ekonomi daerah ini.

Jeritan petani harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Jong Sumekar mengingatkan: ketika harga pupuk jatuh di tangan mafia, maka masa depan pangan kita juga ikut dijual. Saatnya negara hadir, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pelindung rakyatnya. (Adm)