SUMENEP, angkasatunews.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari komitmen peningkatan tata kelola pemerintahan. Tiga unsur utama, Bappeda, Bagian Organisasi, dan Inspektorat—bergerak bersama memastikan perencanaan, pelaporan, dan pengawasan berjalan selaras.

Penguatan SAKIP ini telah dituangkan sejak penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029. Seluruh tujuan dan indikator kinerja dirumuskan secara terukur agar setiap program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Tahun ini, Pemkab Sumenep mulai menerapkan E-Sakip Pro, aplikasi yang mengintegrasikan proses perencanaan, cascading, hingga pelaporan. Sistem ini diharapkan mendorong OPD bekerja lebih tertib dan transparan.

Baca Lainnya :

• Angka Kemiskinan Turun, Sumenep Tunjukkan Hasil Nyata di 20250
• IKLI 2024: Infrastruktur Sumenep Raih Nilai 82,41, Masuk Kategori Baik0
• Pertumbuhan Ekonomi Sumenep 2025 Lampaui Target RPJMD Bappeda Pastikan Tren Positif Ekonomi Sumenep 0
• Rakyat Sumenep Menjerit Harga Pupuk Mahal di Luar HET, Jong Sumekar Minta Pemerintah Bertindak0
• Krisis Air Tak Kunjung Selesai, Warga Ancam Turun ke Jalan Jika PDAM Diam0

Koordinasi dengan Kementerian PANRB dan Pemprov Jatim terus dilakukan. Bahkan, Sumenep mendapat apresiasi karena dokumen perencanaan yang disusun telah sesuai arah kebijakan dan dinilai memenuhi aspek akuntabilitas.

Meski demikian, menjelang evaluasi SAKIP Triwulan III, sejumlah catatan masih harus diperbaiki. Beberapa OPD tercatat belum memperbarui capaian kinerja, sementara evaluasi KemenPANRB sebelumnya menyoroti perlunya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemenuhan eviden pada E-Sakip Pro maupun ESR.

Pemkab menegaskan peningkatan kualitas SAKIP merupakan tanggung jawab bersama. Bappeda, Bagian Organisasi, dan Inspektorat akan melakukan pendampingan intensif agar nilai SAKIP tahun ini dapat meningkat dan budaya kinerja di lingkungan pemerintahan semakin kuat.(Adm)