- Desak Reforma Agraria, GMNI Sumenep Ultimatum BPN 7x24 Jam
- BEM-KM UNIBA Madura Bawa Tuntutan Isu Lokal Ke Nasional
- PAC Ansor Manding Gelar Maulid Nabi & Doa Bersama, Sutikno Tekankan Kekeluargaan
- Publik Pertanyakan Proyek Betonisasi Rp129 Juta di Taman Raya Mekarsari
- PMII Uniba Madura Gelar Pelatihan Menulis dalam Rangkaian Suluh Sumbu Pergerakan
- Hj. Thaiyibah Pimpin ABJ Tour dan Travel, Pilihan Baru Perjalanan Ibadah
- PMII UNIBA Madura Gelar Maulid Nabi Muhammad SAW & Forum Taliasi
- Politik Marhaen ala Senayan, Dari Ideologi Kerakyatan ke Transaksi Musiman
- AMS Desak DPRD Perhatikan Gaji Guru dan Dosen, Tijanuz Zaman :Mereka Pilar Pendidikan Bangsa
- Kalau Itu Anakmu Pasti Marah! : AMS Sentil DPRD Soal Tragedi Campak
Aksi Bisu Bertajuk Dosa Faham, PdiP Tuding Kepemimpinan Faham Gagal Total

Keterangan Gambar : Pernyataan Tertulis PdiP mengulas 16 pokok Dosa Faham
Sumenep, Angkasatunews.com — Gelombang kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali mencuat. Kali ini datang dari organisasi Pemuda Desa Indonesia untuk Perubahan (PdiP) yang melakukan aksi bisu bertajuk "Dosa Faham" — sebuah sorotan tajam terhadap 16 persoalan mendasar di kemudi kepemimpinan Fauzi-Imam (Faham).
Dalam pernyataan tertulisnya, PdiP menyoroti berbagai persoalan fundamental di Sumenep, mulai dari kasus dugaan korupsi BSPS yang dinilai ditutup-tutupi, hingga buruknya layanan kesehatan, pendidikan, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan.
Mereka juga menyebut dugaan adanya praktik dinasti politik, pembiaran terhadap penambangan ilegal, dan alih fungsi lahan yang melanggar Peraturan Daerah (Perda)
Baca Lainnya :
- Erosi Supremasi Hukum di Sumenep, Mahasiswa Gempur Tiga Lembaga Sekaligus0
- APBDes Tak Kunjung Ditetapkan, Warga Desak Bupati Evaluasi Kinerja Pj Kepala Desa Batuputih, Kangaya0
- Kinerja Satpol PP Sumenep Disorot, BMPS Ajukan Tiga Tuntutan Strategis Ini0
- Memudarnya Api Idealisme Mahasiswa: Antara Tuntutan Realita dan Krisis Peran0
- Skandal Kredit Macet Bank Jatim Sumenep, PAK-S: Elit Politik Dan Pengusaha Lokal Diduga Terlibat0
Tak hanya itu, PdiP juga menyoroti peningkatan angka pengangguran, carut-marut pengelolaan pariwisata, ketimpangan pendidikan, serta program-program besar seperti Upland Sumenep dan Santri Entrepreneur yang dinilai tidak transparan dan sarat masalah.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan administratif, tetapi kegagalan sistemik yang harus dihentikan. Kepemimpinan seperti ini tidak layak dilanjutkan,” tegas PdiP dalam pernyataan tertulisnya.
Melalui aksi bisu “Dosa Faham” ini, PdiP menyerukan evaluasi menyeluruh atas jalannya pemerintahan di Sumenep dan mendesak seluruh elemen masyarakat untuk tidak diam terhadap praktik yang merugikan rakyat dan merusak masa depan daerah.