Sumenep, Angkasatunews.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kembali akan melaksanakan program upland tahun 2025, program yang habiskam anggaran 52 miliar tersebut kabarnya akan direalisasikan di tahun 2025.

Program yang dinilai sebagai batu loncatan untuk memperkaya oknum tersebut menuai sorotan tajam dari publik, pasalnya, isu yang beredar Penakar yang akan ditunjuk kepala DKPP yaitu oknum yang memiliki kasus KUR BNI puluhan miliar.

Hal itu dipertegas oleh Suhannan (Sunan) selaku Sekretaris Umum Barisan Investigasi Dan Informasi Keadilan (BIDIK). Ia mengaku sudah memiliki bukti bahwa kepala DKPP Sumenep tetap akan menunjuk penakar yang punya kasus besar dengan KUR bank BNI.

Baca Lainnya :

• DAK Menguap, Jalan Rusak, FORMAKA: Kepulauan Minta Kepastian! 0
• Final Champions 2025: Mitos dan Sejarah0
• Tantangan Terbuka Bagi DPRD Kab. Sumenep Dapil VIII, Ketum FORMAKA Beberkan Fakta Ini! 0
• Konfercab PMII Sumenep Abaikan LPJ Ketua, Zaki Terpilih Mejadi Ketum PC PMII Sumenep0
• Audiensi FKP ke Kapolres Baru Sumenep, Bicara Soal Galian C Ilegal Hingga Peredaran Narkoba0

"Ada apa dengan kepala DKPP Sumenep kok masih mau makai penakar yang punya kasus besar mau nunjuk sebagai penakar benih bawang program upland 2025," ucap Sunan, Selasa (06/05).

"Penakar Upland sebelumnya sudah diperiksa Polda terkait kasus KUR BNI puluhan miliar, kok masih mau dipakai sama DKPP Sumenep," sambungnya.

Sunan menambahkan, bahwa dirinya mengaku tau siapa saja yang punya jejak buruk di upland sebelumnya, tapi kabarnya tahun ini tetap mau dipakai misalnya manager Upland dan pendamping lainnya.

"Saya sudah cek dengan tim bahwa formasi yang terlibat nanti tetap orang-orang yang gagal di program upland sebelumnya," tegasnya 

Sunan menegaskan bahwa program upland tahun ini yang telan anggaran puluhan miliar jangan sampai sama sperti kasus BSPS yang bermasalah.

"Jelas akan saya laporkan kalau nanti terbukti ada pelanggaran," tegasnya.

Sampai berita ini terbit belum ada tanggapan dari Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid. Padahal telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp seminggu yang lalu.