Sumenep, Angkasatunews.com - Wakil Presiden mahasiswa UNIBA MADURA menyatakan penolakannya dan mengutuk tegas terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang hingga sampai saat ini sedang dibahas secara tertutup oleh DPR bersama eksekutif.

Menurut wapresma,subaidi, pengubahan UU TNI itu berpotensi mengembalikan dwi fungsi militer seperti yang pernah terjadi pada rezim Orde Baru.

"Ini berpotensi mengembalikan dwi fungsi militer. Ini pernah dipraktikkan rezim Orba," terangnya, 

Baca Lainnya :

• Aliansi Rayon PMII UNIJA Siap Gruduk PC. PMII Sumenep0
• Pengurus Formasiba UNIBA Madura Resmi Dilantik, Sitti Nor Alinda: Siap Bersinergi Untuk Batuputih. 0
• BEM-KM UNIBA Madura Gelar Raker, M Rofiqul: Siap Bawa UNIBA Go Internasional0
• Semakin marak Laut Bersertifikat SHGB dan SHM, Jemmy Kurniawan: Pemerintah Harus Ambil Langkah Tegas0
• Presiden Prabowo Mengucapkan Hari Pres ke-79, Ingatkan Pres Yang Profesional Dan Berintegritas0

Ia menjelaskan, jika tuntutan ini terus tidak di indahkan maka pihaknya tak segan akan turun aksi dalam menyuarakan penolakan ini. Lebih-lebih, pelaksanaan ini di lakukan hotel mewah di saat problem efisiensi anggaran masih belum kunjung tuntas.

"Pembahasan RUU TNI di laksanakan di hotel mewah menunjukkan pemotongan anggaran hanya akal akalan saja. Pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki rasa malu dan hanya omon-omon belakang," ujarnya.

Karena itulah, kata subaidi, pihaknya mendesak DPR dan Presiden segera menghentikan pembahasan revisi UU TNI. Karena bertentangan dengan reformasi TNI dan menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI.

"DPR dan Presiden harus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan revisi, untuk memastikan bahwa aturan baru tetap mendukung supremasi sipil, demokrasi, dan HAM," pungkasnya. (adm)