Sumenep, Angkasatunews.com — Komisi III meminta kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep untuk segera menindaklanjuti surat rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penutupan tambang galian c ilegal.

"DPRD Sumenep mempunyai hak pengawasan. Tentu eksekutornya tidak ada pada kami," kata Wiwid Harjo Yudanto, anggota Komisi III DPRD Sumenep, Rabu (16/4/2025).

Surat rekomendasi tersebut tentu menjadi dasar langkah APH untuk melakukan tindakan. "Tambang galian c yang tidak berizin yang pasti itu ilegal. Maka berdasarkan itu, kami merekomendasikan kepada APH untuk segera ditindak tambang yang tidak berizin," jelasnya.

Baca Lainnya :

• Disebut Sebagai Pemilik Tambang Galian C Ilegal di Batuputih, Kades Bullaan Menyangkal0
• Mantan Kades Juruan Daya Akui Bahwa Tambang Galian C di Batuputih Banyak dan Tidak Berizin0
• Pelabuhan Raas Sumenep Gelap Gulita, Penumpang Khawatir Barang Bawaannya Hilang0
• Surat Rekomendasi ke Pimpinan DPRD Sumenep Minta Polisi Segera Bertindak Terhadap Galian C0
• Banyak Tambang Galian C Ilegal di Batuputih, Warga Minta Segera Ditutup0

Pihaknya menegaskan, para penambang juga memikirkan dampak negatifnya yang menimbulkan kerusakan akibat penambangan galian c.

"Untuk para penambang segera memberhentikan sementara aktivitasnya sebelum ada izin," ujarnya.

Dalam waktu dekat ini, komisi III DPRD Sumenep akan segera memanggil Kabag Perekonomian dan SDA, DPMPTSP, DLH, PUTR, Satpol PP untuk membicarakan dan akan menyikapi galian c ilegal yang masih banyak beroperasi.

"Sebelum itu, kami akan merencanakan memanggil TP3. Kepada pimpinan DPRD Sumenep menindaklanjuti surat rekomendasi komisi III, agar APH melakukan tindakan yang tegas terhadap tambang galian c ilegal," tandasnya.