SURABAYA -  Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Program Prioritas Pemerintah, Jaga Persatuan Nasional, Hindari Tindakan Provokatif”. Kegiatan tersebut menjadi forum diskusi bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai program pemerintah sekaligus memperkuat komitmen menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.

Dalam FGD tersebut, peserta membahas sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mereka menilai evaluasi terhadap program-program tersebut perlu dilakukan secara berkala agar implementasinya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPD GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal kebijakan pemerintah secara objektif dan konstruktif.

Baca Lainnya :

• PRNU Lenteng Barat Luncurkan Program Kambing Bergilir, Dorong Kemandirian Ekonomi Warga NU0
• BRI Sumenep Hormati Proses Hukum Kasus Dugaan Fraud, Tegaskan Kebijakan Zero Tolerance0
• HIMA 2026 Perkenalkan Logo Baru, Gaungkan Semangat Generasi Emas0
• Grafiti Bernada Protes Ekonomi Muncul di Malang, Sentil Mahalanya Harga Kebutuhan0
• Khidmat untuk Umat, Program Rumah Yatim Ansor Lenteng Dipuji Kemenag Sumenep0

"Mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral yang kritis, tetapi kritik yang disampaikan harus berlandaskan data, fakta, dan kepentingan rakyat, bukan tindakan yang bersifat provokatif atau memecah belah persatuan bangsa," ujarnya.

Menurut Hendra, kondisi nasional saat ini membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menjaga suasana yang kondusif di tengah berbagai dinamika sosial dan politik.

"Kami mendukung setiap upaya pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, setiap program tetap perlu dievaluasi agar pelaksanaannya efektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat," katanya.

Dalam forum tersebut, Cipayung Plus Jawa Timur juga menyoroti pentingnya penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, serta peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Perwakilan organisasi mahasiswa yang hadir sepakat bahwa perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, mereka mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan konflik horizontal maupun menyebarkan informasi yang menyesatkan.

"Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok," tegas salah satu peserta diskusi.

Pada akhir kegiatan, Cipayung Plus Jawa Timur menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas nasional, memperkuat pengawasan pelaksanaan kebijakan publik, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta memastikan seluruh program pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Selain itu, mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional serta menolak segala bentuk tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun proses pembangunan nasional.

"Persatuan nasional adalah modal utama pembangunan. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus bersama-sama menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat," tutup Hendra.

FGD tersebut dihadiri perwakilan berbagai organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Jawa Timur, antara lain GMNI, HMI, IMM, PMKRI, GMKI, KMHDI, KAMMI, dan SEMMI. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang produktif dalam mengawal kebijakan publik sekaligus memperkuat peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah. (Adm)