Sumenep, Angkasatunews.com — Kinerja Bank Jatim Cabang Sumenep tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul mencuatnya isu dugaan kredit fiktif yang dinilai telah mencoreng nama baik lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut.

Menanggapi situasi tersebut, Pelopor Anti Korupsi Sumenep (PAK-S), Abd. Wadud, angkat bicara dan melayangkan kritik keras terhadap pihak manajemen Bank Jatim di daerah, Sumenep.

Wadud menilai, situasi ini menunjukkan bahwa Bank Jatim Cabang Sumenep tengah berada dalam krisis kepercayaan yang serius dari masyarakat. Ia pun menuntut agar pihak Bank tidak lepas tangan dan segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan reputasi yang telah tercoreng.

Baca Lainnya :

• 35 Kg Sabu Ditemukan Di Masalemhuh, Ketua LSM BIDIK Apresiasi Respon Cepat Babinsa0
• BEM UNIBA Madura Apresiasi Polres Sumenep: Bukti Komitmen Nyata Berantas Narkoba0
• HMP PJKR STKIP PGRI Sumenep Gelar Bakti Sosial Sport Massage untuk Masyarakat0
• Keselamatan Warga Babbalan Terancam, Afandi Laporkan Dugaan Kelalaian Proyek Fenomenal Sumenep0
• Aksi Bisu Bertajuk Dosa Faham, PdiP Tuding Kepemimpinan Faham Gagal Total0

“Saya meminta kepada Kepala Bank Jatim Cabang Sumenep untuk bertanggung jawab atas ketidakbecusan ini,” tegas Wadud kepada Angkasatunews, Sabtu (31/5).

Lebih jauh, Wadud juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep (Pemkab) agar tidak menutup mata terhadap situasi yang terjadi. Ia mendorong Pemkab untuk segera melakukan evaluasi dan mengkaji ulang kerja sama yang selama ini terjalin dengan Bank Jatim, demi kepentingan masyarakat luas.

“Saya juga meminta kepada Pemkab Sumenep agar mengkaji ulang seluruh bentuk kerja sama dengan Bank Jatim,” tambahnya.

Kritik dari PAK-S ini mencuat di tengah mandeknya upaya pengusutan dugaan kredit fiktif oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang diajukan untuk membongkar kasus tersebut diketahui kembali menemui jalan buntu. Mayoritas fraksi dari Koalisi 7 diketshui menolak pembentukan Pansus, sehingga inisiatif tersebut belum bisa sampai di rapat Paripurna mendatang. 

Namun demikian, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap menunjukkan komitmennya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di tubuh Bank Jatim.

Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Ubaidillah, menegaskan bahwa usulan pembentukan Pansus bukanlah bentuk politisasi isu, melainkan tanggung jawab moral wakil rakyat dalam menjaga integritas lembaga publik.

“Saya dari Fraksi PKB DPRD Jatim menegaskan bahwa usulan Pansus Bank Jatim adalah bentuk tanggung jawab moral, bukan manuver politik,” ujar Ubaidillah di Intagramnya, Jumat, (30/05/2025). 

Menurutnya, dugaan adanya praktik kredit fiktif yang menimpa Bank kebanggan warga Jatim itu adalah persoalan yang serius dan harus ditelusuri secara menyeluruh. Ia menyatakan bahwa transparansi adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Kami hanya ingin ,Bank Jatim lebih baik dan transpafan,” jelasnya.

Ubaidillah juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan pembentukan Pansus, meskipun banyak fraksi yang belum sejalan. Ia bahkan menyampaikan apresiasi terhadap sikap Fraksi PDIP yang tetap konsisten berdiri di garis transparansi dan akuntabilitas.

“Kami mendukung Fraksi PDIP dan akan terus memperjuangkan langkah-langkah perbaikan di Bank Jatim,” pungkasnya.

Situasi ini menunjukkan bahwa polemik seputar dugaan kredit fiktif di tubuh Bank Jatim masih jauh dari kata selesai. Desakan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas terus bergema, dan semua mata kini tertuju pada bagaimana lembaga legislatif maupun eksekutif menindaklanjuti masalah ini secara serius dan berani.