Sumenep, angkasatunews.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary Madura (BEM-KM UNIBA Madura) kembali menunjukkan kepeduliannya dalam mengawal isu-isu  daerah di Kabupaten Sumenep.

Kali ini, mereka membawa sejumlah isu penting dari Sumenep ke kancah Nasional melalui  Raker wilayah (Rakerwil) Jawa timur BEM SI yang digelar di Aula Universitas PGRI MADIUN , Jumat, (20/09/2025).

Dalam rapat BEM SI Jatim , BEM-KM Uniba Madura  menyuarakan berbagai persoalan yang ada di daerah yang dianggap krusial, antara lain:

Baca Lainnya :

• Jalan Sunyi Seorang Edy Rasiadi : Sosok Bijak yang Selalu Hadir dengan Solusi0
• Ketua GPPS Tuntut Bupati Sumenep Mutasi Hingga Pecat OPD Yang Tidak Kerja Prima0

1. Rencana tambang Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kepulauan Kangean. 
2. Ketimpangan sosial di Sumenep, terutama di dalam kesejahteraan  dan kemiskinandan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan.
3. Minimnya akses pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil, yang dinilai belum merata dan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat.

Wakil presiden Mahasiswa BEM-KM UNIBA Madura, Subaidi,  menyampaikan bahwa suara masyarakat Sumenep, khususnya dari wilayah kepulauan, tidak boleh hanya terdengar di tingkat lokal.

“Kami datang jauh-jauh dari Madura bukan untuk sekadar berdiri di sini. Kami membawa aspirasi masyarakat Sumenep yang selama ini luput dari perhatian nasional. Pemerintah pusat harus membuka mata terhadap ketimpangan yang terjadi di ujung timur Pulau Madura ini,” ujar Subaidi.

Menindak lanjuti hal itu, Koordinator Wilayah (Korwil) BEM SI Kerakyatan, Muhammad Aqomaddin menegaskan komitmennya dalam mengawal isu-isu yang dibawa oleh masing-masing perwakilan BEM SI Jatim. 

“Selain mengawal isu daerah, kita akan mengawal isu-isu wilayah dan nasional. BEM SI Kerakyatan Jatim akan terus berada di barisan rakyat,” tegasnya kepada media ini. 

BEM-KM UNIBA Madura menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu daerah agar tidak hanya berhenti di meja birokrasi, melainkan berujung pada kebijakan konkret yang berpihak kepada rakyat.