Sumenep, angkasatunews.com — Aliansi Masyarakat Sumenep (AMS) batal menggelar demonstrasi jilid II di depan Gedung DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sebagai gantinya, mereka memilih menyampaikan aspirasi melalui forum audiensi bersama para wakil rakyat pada Selasa (02/09/2025).

Audiensi digelar di ruang rapat lantai II DPRD Sumenep dan diikuti sekitar 18 anggota dewan, termasuk unsur pimpinan fraksi, ketua, serta wakil ketua DPRD.

Namun, dalam forum itu AMS secara tegas meminta 16 anggota dewan yang hadir meninggalkan ruangan, karena mereka hanya menginginkan dialog langsung dengan pimpinan DPRD.

Baca Lainnya :

• Audiensi Sempat Tegang: AMS Usir Anggota DPRD Sumenep, Hanya Pimpinan yang Bertahan0
• AMS Layangkan 5 Tuntutan ke DPRD Sumenep, Ini Rinciannya0

Ardi kemudian menuntut kehadiran lengkap keempat pimpinan DPRD Sumenep dalam audiensi. Menurutnya, pertemuan dengan perwakilan fraksi belum cukup untuk memberi kepastian atas aspirasi masyarakat.

Selain itu, Ardi menegaskan bahwa kehadiran pihaknya bukan untuk membuat kegaduhan, melainkan membawa suara masyarakat. Ia menilai keresahan publik semakin meningkat akibat praktik politisasi oleh sejumlah pejabat.

“Kami datang bukan untuk gaduh, tapi menyampaikan suara rakyat. Wakil rakyat seharusnya hadir menjawab persoalan, bukan menghindar,” ujar Ardi, Selasa (2/9/2025).

Dalam forum tersebut, Ardi juga menyoroti kasus luar biasa campak di Kabupaten Sumenep yang dilaporkan telah merenggut nyawa sekitar 20 anak. Ia menyampaikan kritik keras terhadap DPRD yang dianggap abai atas persoalan tersebut.

“Kalau itu anak bapak dan ibu sendiri, pasti marah dan kasihan. Mengapa tidak ada satu pun dewan yang berani memanggil Dinas Kesehatan? Di mana fungsi dan tanggung jawab sosial DPRD?” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, menjelaskan bahwa persoalan campak telah ditindaklanjuti melalui program imunisasi.

“Itu sudah ditindaklanjuti Komisi IV DPRD Sumenep. Saat ini program imunisasi campak tengah dilakukan secara menyeluruh,” ucap Indra.

Ia juga membantah anggapan bahwa pimpinan DPRD sengaja menghindar. Menurutnya, ketidakhadiran sebagian pimpinan dewan murni karena pembagian tugas.

“Saya bersama satu pimpinan hadir di sini, sementara dua pimpinan lainnya mengikuti rapat lain terkait Komisi Informasi,” jelasnya.

Meski sempat berlangsung tegang akibat pengusiran anggota dewan, dari 5 tuntutan AMS menghasilkan salah satu keputusan penting.

DPRD Sumenep akhirnya menyetujui dan memproses tuntutan AMS. 

Pantauan lapangan, meski berlangsung dalam suasana tertib, aparat kepolisian tetap disiagakan untuk menjaga jalannya pertemuan.

Sekadar informasi, AMS sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumenep pada Sabtu (30/08/2025) sore, yang berlangsung hingga malam hari.