Sumenep, angkasatunews.com — Aliansi Masyarakat Sumenep (AMS) menyampaikan lima tuntutan kepada DPRD Kabupaten Sumenep dalam audiensinya pada Selasa (02/09/2025) siang.

Dalam dokumen yang ditandatangani Koordinator Umum AMS, Miftahul Arifin, Korlap, Ardianta Alzi Candra, dan pimpinan DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, beserta para wakil ketua, H. Dul Siam, H. Indra Wahyudi, dan M. Syukri terdapat lima poin tuntutan utama. 

Koordinator AMS, Ardianta Alzi Candra, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal realisasi tuntutan tersebut.

Baca Lainnya :

“Kami tidak berhenti di forum ini. Tuntutan ini harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD kepada masyarakat,” tegasnya.

Dari pihak DPRD, Ketua H. Zainal Arifin dan para wakil ketua membubuhkan tanda tangan dalam dokumen Pakta Integritas tuntutan sebagai bentuk kesepakatan.

Dalam audiensinya AMS menuntut yang menjadi keresahan publik hari-hari ini. Berikut tuntutan yang dilayangkan AMS Kepada DPRD Kabupaten Sumenep:

1. Pimpinan dan anggota DPRD Sumenep membuat surat rekomendasi atau video pernyataan sikap terkait penolakan anggaran tunjangan rumah dan fasilitas lainnya yang tidak dibutuhkan dalam tugas dan fungsinya. 

2. Menuntut semua pimpinan DPRD Sumenep untuk mengelusrkan surat rekomendasi atau video pernyataan sikap terkait percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. 

3. Menuntut Pimpinan DPRD Sumenep untuk merekomendasikan kenaikan gaji-tunjangan guru dan dosen. 

4. Menuntut pimpinan DPRD Sumenep beserta anggota secepat mungkin membuat Ti Pansus penangan penyakit Campak di Sumenep. 

5. Menuntut kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumenep untuk merealisasikan PIKIR sebesar-besarnya untuk pengentasan kemiskinan di Sumenep.